Terima Audiensi, LKBN Antara Dukung Penuh Bawaslu Lampung Dalam Mengawal Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi Lampung terima audiensi dengan LKBN ANTARA News Lampung, Selasa (27/2). Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Sebagai lembaga publik memang dibutuhkan kerja sama dengan lembaga media yang menjadi perantara ke masyarakat.

Ia berharap kerja sama dengan para media dapat menyuluhkan edukasi dan kegelisahan yang harus diredam agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita hoaks atau dari sumber yang tidak valid.

Kepala Biro ANTARA Lampung Satyagraha, menyampaikan bahwa turut mendukung Bawaslu Provinsi Lampung yang sedang mengawal Pemilu 2024 agar berjalan dengan tertib dan damai.

Satya mengatakan bahwa ANTARA selalu hadir dan eksis untuk menyiarkan berita ke masyarakat sesuai perkembangan zaman, pemerintah pusat, maupun daerah. Ia menyoroti bahwa ANTARA tidak hanya fokus ke berita teks atau tulis namun antara memberi layanan media, foto, video, infografis, dan lainnya.

"Kami ingin berdiskusi terkait update program kinerja Bawaslu dan evaluasi yang selama ini berjalan dalam mengawal Pemilu 2024. ANTARA siap membantu untuk menyiarkan kinerja Bawaslu Lampung yang selama ini berjalan dengan baik terkait Pemilu 2024 di Lampung," Jelas Satya.

Iskardo P. Panggar menanggapi bahwa ada pengawasan partisipatif. Bawaslu Lampung sudah menandatangani 56 MoU dengan lembaga serta ormas. Ia menambahkan program selain itu adalah Bawaslu Goes to Campus untuk memberi sosialisasi dan pengetahuan, serta membentuk kampung pengawasan di tiap Kabupaten/Kota.

"Lampung memiliki 6,8 juta Pemilih dan TPS sebanyak 25.825, walaupun populasi yang sangat besar. Tak jarang Banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk melapor. Maka itu, Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta merahasiakan identitas pelapor guna menjaga keamanannya," Pungkas Iskardo.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Lampung Gistiawan menyoroti tentang Netralitas ASN dimana ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik-praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik.

"Netralitas ASN juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan good governance,” Pungkas Gistiawan.