Persiapan Potensi Pelanggaran Pada Masa Tenang Dan Pemungutan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Lampung menggelar Rapat Koordinasi

Dalam rangka kesiapan menghadapi potensi pelanggaran pada masa tenang dan pemungutan Pemilu Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi daring pada Sabtu, (10/2).

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri, memberikan imbauan kepada jajaran pengawas pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari Kabupaten hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk memfokuskan pengawasan pada tahapan masa tenang dan pungutan suara. Menurut Tamri, tahapan ini memiliki banyak potensi pelanggaran yang perlu diawasi dengan cermat.

"Untuk itu selama masa tenang, selama 24 jam kantor panwaslu kecamatan harus standby. Tak hanya kantor panwaslu kecamatan, kantor Bawaslu Kabupaten/Kota harus juga standby atau tidak boleh kosong selama 24 jam, karena mengantisipasi ada nya laporan pada masa tenang, hal ini sesuai dengan perbawaslu 7 tahun 2022 pasal 11 ayat (2)" Tegas Tamri.

Tamri menegaskan jangan sampai ada aktivitas politik uang yang luput dari pengawasan selama masa tenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas dalam proses demokrasi.

Selain itu, Tamri juga mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk menyeragamkan format penyampaian data pada hari pemilihan. Keseragaman ini diharapkan dapat mempermudah analisis dan pengolahan data, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan potensi kesalahan.

Dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), Tamri menngimbau agar jajaran pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan penertiban APK berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.