Penguatan Kelembagaan Jadi Fokus Bawaslu Lampung Di Masa Non Tahapan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar apel rutin di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (6/7). Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkokoh kelembagaan dalam menghadapi berbagai agenda pengawasan kepemiluan pada masa non-tahapan.

Apel dipimpin oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Lampung, Erwin Prima Rinaldo. Turut hadir Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Mimi Abriyani, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung Indra Darmawan, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung.

Dalam amanatnya, Erwin menegaskan bahwa masa non-tahapan bukan berarti aktivitas kelembagaan menjadi berkurang. Sebaliknya, periode tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, dan mempersiapkan seluruh jajaran menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada periode berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa kinerja seluruh pegawai tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian administrasi semata. Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dilakukan agar Bawaslu memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Kita harus terus meng-upgrade diri, baik dari sisi kompetensi, pemahaman regulasi, maupun kemampuan bekerja secara kolaboratif. Persiapan itu harus dimulai sejak sekarang agar ketika tahapan Pemilu dan Pilkada dimulai, seluruh jajaran sudah siap menjalankan tugas dengan optimal," kata Erwin.

Selain peningkatan kapasitas individu, Erwin juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kinerja organisasi, termasuk selama penerapan kebijakan Work From Home (WFH). Ia berharap pola kerja yang lebih fleksibel tidak mengurangi produktivitas maupun kualitas pelaksanaan tugas setiap pegawai.

"Pelaksanaan WFH tidak boleh menjadi alasan terjadinya penurunan kinerja. Seluruh tugas dan tanggung jawab harus tetap dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan disiplin, koordinasi, serta akuntabilitas," tegasnya.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa pada Semester II Tahun Anggaran 2026, Bawaslu Provinsi Lampung akan memfokuskan penguatan kinerja pada sejumlah program strategis yang menjadi fondasi kesiapan kelembagaan dalam menghadapi agenda kepemiluan mendatang.

Fokus tersebut meliputi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengawasan terhadap pemutakhiran data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Lampung secara terintegrasi, serta evaluasi tindak lanjut pengelolaan sistem anggaran Bawaslu.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bagian dari mitigasi proses bisnis penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sekaligus menjadi proyeksi kesiapan kelembagaan dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode berikutnya.

"Pada Semester II Tahun Anggaran 2026, penguatan fokus kinerja jajaran Bawaslu dilaksanakan melalui pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengawasan pemutakhiran data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Lampung secara terintegrasi, serta evaluasi tindak lanjut pengelolaan sistem anggaran Bawaslu sebagai mitigasi proses bisnis penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sekaligus menjadi proyeksi kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode mendatang," jelas Erwin.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan tidak hanya ditentukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga mempersiapkan diri sejak jauh hari melalui perencanaan yang matang, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.