Pembinaan Rutin, Bawaslu Lampung Intensifkan Evaluasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Rutin Jajaran Sekretariat bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembinaan dan evaluasi kelembagaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (28/04).

Rapat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjaga kualitas kinerja kelembagaan, khususnya di masa non-tahapan pemilu. Meski tidak sedang berada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah, Bawaslu tetap menekankan pentingnya kesiapan organisasi secara menyeluruh, baik dari aspek administrasi, sumber daya manusia, maupun tata kelola pengawasan.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, dalam arahannya menegaskan bahwa pembinaan dan evaluasi merupakan langkah strategis yang harus terus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, masa non-tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi kelembagaan.

“Pembinaan dan evaluasi perlu dilakukan, apalagi di masa non-tahapan seperti sekarang ini, guna mempersiapkan pemilu dan pilkada ke depan agar lebih baik dan optimal,” ujar Achmad Sutiono.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dan pembinaan ini telah dijadwalkan secara rutin setiap minggu. Dalam pelaksanaannya, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan giliran untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi secara mandiri dan bergantian, sehingga proses pendampingan dapat berjalan lebih fokus dan mendalam.

“Evaluasi dan pembinaan ini kita lakukan setiap minggu. Setiap Bawaslu Kabupaten/Kota dibina dan dievaluasi secara mandiri dan bergantian, sehingga kita bisa melihat secara detail kebutuhan dan tantangan di masing-masing daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Achmad Sutiono menekankan bahwa pola evaluasi berkala ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekretariat, memperkuat koordinasi antar jajaran, serta memastikan setiap unit kerja memiliki standar kerja yang selaras dengan kebijakan Bawaslu RI.