Evaluasi P2P Provinsi Lampung Sesi 1 Tahun 2026, Bawaslu Lampung Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Pengawas Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Sesi 1 Tahun 2026 di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro dan Bandar Lampung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (1/7). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menilai pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Rapat evaluasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriyani, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di wilayah masing-masing.

Dalam arahannya, Mimi Abriyani menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif di empat daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI.

“Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro dan Bandar Lampung secara umum berjalan lancar dan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Bawaslu RI. Ini menunjukkan komitmen jajaran Bawaslu di daerah dalam memperkuat pengawasan partisipatif melalui pendidikan kepada masyarakat,” ujar Mimi.

Ia menjelaskan, rapat evaluasi ini memiliki peran penting sebagai instrumen penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi bahan informasi dan pembelajaran bagi daerah lain yang belum menyelenggarakan kegiatan serupa.

“Tujuan evaluasi ini adalah sebagai bahan penilaian kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi juga akan kami informasikan kepada kabupaten/kota yang belum melaksanakan kegiatan agar hal-hal yang menjadi perhatian dapat diantisipasi sejak awal,” katanya.

Rapat evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagai salah satu strategi memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.

Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu berupaya menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai kepemiluan dan pengawasan, sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga integritas, transparansi, dan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.