Evaluasi Berkala Bagian HHD, Bawaslu Lampung Dorong Kinerja Lebih Maksimal

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar rapat Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada Sabtu (09/05). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, sebagai bagian dari evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran sekretariat yang membidangi hukum, hubungan masyarakat, serta pengelolaan data dan informasi. Rapat berlangsung dalam suasana diskusi dan evaluasi terhadap berbagai program kerja yang telah dilaksanakan selama tiga bulan pertama tahun berjalan.

Dalam arahannya, Achmad Sutiono menegaskan bahwa evaluasi rutin sangat penting dilakukan guna memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, koordinasi antarbidang menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung optimalisasi kinerja kelembagaan.

“Rapat ini menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada triwulan pertama tahun 2026. Kami ingin memastikan seluruh bagian dapat bekerja secara maksimal, terukur, dan saling terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan Bawaslu,” ujar Achmad Sutiono.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan penguatan dokumentasi kelembagaan. Menurutnya, pengelolaan informasi yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Karena itu, evaluasi ini diperlukan untuk melihat capaian sekaligus kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program,” tambahnya.

Selain melakukan evaluasi, rapat tersebut juga membahas langkah-langkah perbaikan dan strategi kerja untuk triwulan berikutnya. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas publikasi kegiatan, pengelolaan data yang lebih akurat, serta percepatan pelayanan informasi publik.