Bawaslu Lampung Ikuti Raker Komisi II DPR RI Bahas LKPP APBN 2025

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (15/07).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran negara, khususnya dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memastikan tata kelola keuangan negara pada lembaga penyelenggara pemilu berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono mengikuti jalannya rapat bersama jajaran sekretariat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel. Kehadiran jajaran sekretariat daerah dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pemahaman terhadap kebijakan dan arahan yang disampaikan oleh Bawaslu RI terkait pengelolaan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad Sutiono menegaskan bahwa pembahasan LKPP APBN merupakan momentum penting bagi seluruh jajaran sekretariat Bawaslu untuk terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan di lingkungan lembaga.

"Rapat ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman kami terhadap berbagai kebijakan pengelolaan keuangan negara. Melalui pembahasan LKPP APBN Tahun Anggaran 2025, kami dapat memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Achmad Sutiono.

Ia menambahkan, sekretariat Bawaslu di seluruh tingkatan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu melalui pengelolaan administrasi serta anggaran yang baik.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung agar sejalan dengan prinsip good governance. Akuntabilitas keuangan menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan," tambahnya.

Rapat kerja tersebut juga menjadi wadah koordinasi antara Komisi II DPR RI dengan penyelenggara pemilu dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus memperoleh berbagai masukan terhadap pengelolaan keuangan negara. Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Bagi Bawaslu Provinsi Lampung, keikutsertaan dalam Raker dan RDP ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, seluruh proses administrasi dan dukungan kelembagaan dapat berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.