Bawaslu Lampung Hadiri Rapat Penataan Pegawai Untuk Perkuat Organisasi

humas | Rabu, Juli 22, 2026 - 18:38

^{Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengikuti rapat penataan sumber daya manusia (SDM), khususnya terkait pengelolaan pegawai di lingkungan Bawaslu, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/7).}

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengikuti rapat penataan sumber daya manusia (SDM), khususnya terkait pengelolaan pegawai di lingkungan Bawaslu, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/7).

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono turut hadir dan mengikuti pembahasan bersama jajaran Bawaslu RI serta Bawaslu Provinsi lainnya. Rapat ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara lebih optimal.

Penataan SDM menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan organisasi. Dengan pengelolaan pegawai yang baik, Bawaslu diharapkan dapat memiliki sumber daya manusia yang profesional, kompeten, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kelembagaan.

Rapat tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan pegawai di lingkungan Bawaslu. Pembahasan mengenai penataan SDM diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kepegawaian, baik pada aspek pengembangan kompetensi, kebutuhan organisasi, maupun peningkatan kinerja jajaran.

Achmad Sutiono mengatakan bahwa penataan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam memastikan organisasi berjalan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan kelembagaan.

Ia menambahkan, koordinasi antara Bawaslu RI dan jajaran Bawaslu di daerah sangat diperlukan dalam proses penataan SDM. Hal ini agar kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian dapat diterapkan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

“Koordinasi seperti ini penting untuk menyamakan pemahaman dan memastikan setiap kebijakan terkait kepegawaian dapat ditindaklanjuti dengan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.