Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada: Putusan MK Perkuat Kewenangan Bawaslu

BANDAR LAMPUNG, 02 Agustus 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang mempertegas posisi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa hasil pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi dalam Pilkada tidak lagi sekadar bersifat rekomendatif, melainkan merupakan putusan pelanggaran administrasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.