Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali raih penghargaan dari Kanwil DJPb dalam kegiatan Kanwil DJPb Lampung Awards Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung pada Selasa (27/05).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali raih penghargaan dari Kanwil DJPb dalam kegiatan Kanwil DJPb Lampung Awards Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai Peringkat I Satuan Kerja (Satker) Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)cuntuk periode Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Yuda Setiawan di Aula Semergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung pada Selasa (27/05).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, mengatakan pemberian penghargaan ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan dalam mendorong tata kelola APBN yang semakin berkualitas.
"Award ini sebenarnya apresiasi kami ya, Kementerian Keuangan di Lampung, karena kinerja 2024 pelaksanaan anggarannya luar biasa. Kalau kita lihat kualitasnya, tidak hanya serapannya yang bagus, cuma di Lampung kualitasnya juga bagus," kata Dody.
Dia menjelaskan pencapaian tersebut tidak hanya terlihat dari sisi kuantitatif, tetapi juga dari kualitas output dan tata kelola yang lebih matang dan terukur.
"Kita lihat dari teman-teman yang dapat angka 100 saja dari indikator-indikator kinerjanya itu juga sudah banyak di Lampung. Artinya dari tahun ke tahun kita belajar bagaimana menjalankan APBN dengan baik, bagaimana kualitasnya dijaga mulai dari perencanaan sampai dari outputnya," jelasnya.
Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Yuda Setiawan, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diraih Bawaslu Provinsi Lampung. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja kolektif dan komitmen seluruh jajaran sekretariat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Yuda menambahkan bahwa keberhasilan ini juga tidak terlepas dari bimbingan teknis dan koordinasi yang intensif antara Bawaslu dan jajaran DJPb, sehingga mampu memahami dan menerapkan kebijakan penggunaan KKP dengan optimal.
“Kami menyadari bahwa tantangan pengelolaan keuangan negara terus berkembang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki sistem kerja kami agar selalu selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas kelembagaan,†tegas Yuda.
Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar
