Informasi Publik
Regulasi
Whistleblowing System
Helpdesk Keuangan
SIPS Bawaslu
SAKIP Bawaslu
Sipeka Bawaslu
SIPP Bawaslu
Simpeg Bawaslu
10 Jun 2024 22:58 WIB

Minimalisir Sengketa, Bawaslu Lampung Gelar Rakor Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Ditulis oleh ADMIN LAMPUNG

Minimalisir Sengketa, Bawaslu Lampung Gelar Rakor Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung Gistiawan Berikan Arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Lampung mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, pada Senin malam (10/06).

Rapat ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung, Gistiawan dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Erwin Erwin Prima Rinaldo, yang menyampaikan berbagai catatan penting terkait evaluasi penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam sambutannya, Gistiawan menekankan bahwa rapat koordinasi kali ini menjadi momen perdana memasuki tahapan Pilkada. Ia mengapresiasi Bawaslu kabupaten/kota yang tidak banyak menghadapi sengketa serta mengungkapkan kebanggaannya bahwa beberapa daerah tidak masuk dalam lokus Mahkamah Konstitusi. “Terkait hal tersebut, artinya fungsi pencegahan kita berjalan dengan maksimal,” Jelas Gistiawan.

Ia mengingatkan bahwa pada Pilkada 2024, penyelenggaraan pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Gistiawan menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Nomor 10, khususnya Pasal 146 yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Ia berharap agar teman-teman di lapangan lebih memahami teknis penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Indeks kerawanan di Divisi Sengketa diprediksi akan meningkat mulai Agustus, saat pencalonan dimulai, untuk itu pentingnya memahami syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 dan putusan Mahkamah Agung terkait syarat usia calon. Verifikasi administrasi dan faktual mengenai syarat calon juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan dengan cermat,” Tegas Gistiawan.

Lebih lanjut, Ia menggaris bawahi pentingnya kesiapan dan pengetahuan yang lebih baik dari KPU dalam menangani pencalonan. “Teman-teman di Bawaslu harus memahami aturan-aturan teknis dan mampu mengupdate diri terhadap perubahan regulasi,” Tambah Gistiawan.

Ia juga menekankan pentingnya mamastikan pendidikan minimal SMA bagi calon, sebagaimana diatur dalam juknis PKPU. Bawaslu bertugas memastikan verifikasi faktual berjalan dengan baik untuk menghindari potensi gugatan dari peserta pemilu.

Di akhir sambutanya Gistiawan mengingatkan teman-teman di Bawaslu tentang potensi pelanggaran oleh ASN, lurah, atau kepala desa. Ia mendorong peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap skema dan potensi pelanggaran untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kita berharap Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak ada yang bisa mengganggu jalannya proses demokrasi di kabupaten/kota,” pungkas Gistiawan.

Editor : Aris Munandar
Foto : Mayu Shofa

Bagikan di:
MEDIA SOSIAL BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

TAUTAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Jl. Pulau Morotai No. 89, Way Halim – Bandar Lampung
Survey Layanan
Klik Disini

Hak Cipta © 2023 - PUSDATIN BAWASLU RI. All Rights Reserved.