Informasi Publik
Regulasi
Whistleblowing System
Helpdesk Keuangan
SIPS Bawaslu
SAKIP Bawaslu
Sipeka Bawaslu
SIPP Bawaslu
Simpeg Bawaslu
07 Jun 2024 23:53 WIB

Didepan Peserta UKW PWI, Bawaslu Lampung Tekankan Pencegahan dan Pengawasan Dalam Pilkada 2024

Ditulis oleh ADMIN LAMPUNG

Didepan Peserta UKW PWI, Bawaslu Lampung Tekankan Pencegahan dan Pengawasan Dalam Pilkada 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menjadi narasumber dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXXIV PWI Provinsi Lampung, Jum’at (07/06).

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menjadi narasumber dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXXIV PWI Provinsi Lampung, Jum’at (07/06).

Dalam kesempatan tersebut, Iskardo menjelaskan peran penting Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia.

Iskardo menjelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi wasit dalam proses pemilu.

“Dalam pilkada atau pemilu, ada pemainnya yaitu calon yang berkompetisi, pelaksana teknis yaitu KPU selaku panitia, dan penontonnya yaitu masyarakat. Kita ini wasitnya yang mengawasi para calon yang berkompetisi. Peran kita di situ,” ujar Iskardo.

Iskardo memaparkan bahwa Bawaslu memiliki tiga tugas utama pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

“Yang pertama adalah pencegahan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita mencegah agar tidak ada pelanggaran. Yang kedua adalah pengawasan, di mana kita mengawasi semua tahapan dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketiga adalah penindakan jika ada pelanggaran, baik oleh calon kepala daerah, penyelenggara, atau masyarakat sebagai pemilih, maka akan ada penindakan oleh Bawaslu,” Jelas Iskardo.

Iskardo juga menguraikan beberapa jenis pelanggaran pemilu yang diawasi oleh Bawaslu, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu. Jika ada pelanggaran seperti administrasi, kode etik, atau sengketa pidana, masyarakat bisa melaporkannya kepada Bawaslu. Kita juga memiliki fungsi yudisial, dapat menjadi hakim yang memutuskan sengketa proses, baik yang berupa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Lebih lanjut, Iskardo menekankan bahwa Bawaslu memiliki peran pencegahan dalam konteks tertentu.

“Bawaslu tidak bisa menjadi eksekutor, misalnya ada kepala daerah yang mensosialisasikan calon. Dalam konteks ini, kami memberikan peringatan dan himbauan. Racun demokrasi kita adalah politik uang, intimidasi, dan ujaran kebencian.” jelas iskardo.

Iskardo juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa untuk tetap netral, baik dalam kondisi ada pemilu maupun tidak. “Jika ada ASN yang tidak netral, kita akan tindak lanjuti sesuai prosedur yang ada dan merekomendasikannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk penindakan lebih lanjut, apakah berupa peringatan atau pemecatan.”

Dalam upaya memerangi politik uang, Bawaslu bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mensosialisasikan bahaya politik uang, intimidasi, dan ujaran kebencian.

“Ini adalah bagian dari konsentrasi kami dalam menjaga integritas demokrasi,” pungkas Iskardo.

Editor : Aris Munandar
Foto : Mayu Sofha

Bagikan di:
MEDIA SOSIAL BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

TAUTAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Jl. Pulau Morotai No. 89, Way Halim – Bandar Lampung
Survey Layanan
Klik Disini

Hak Cipta © 2023 - PUSDATIN BAWASLU RI. All Rights Reserved.