Pimpin Apel Siaga Jelang PSU Pilkada Pesawaran, Imam: Demokrasi Ini Tanggung Jawab Bersama

_{Dalam rangka menyambut masa tenang serta tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesawaran menggelar Apel Siaga Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Rabu pagi (21/05). Apel ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori.}

Dalam rangka menyambut masa tenang serta tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesawaran menggelar Apel Siaga Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Rabu pagi (21/05). Apel ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, mulai dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Panwaslu Kecamatan, Polres Pesawaran, KPU Kabupaten Pesawaran, Satpol PP Kabupaten Pesawaran, serta berbagai pihak terkait lainnya. Imam Bukhori mengapresiasi sinergi dan kehadiran seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam menghadapi PSU.

Dalam sambutannya, Imam Bukhori mengingatkan bahwa tanggung jawab atas suksesnya pesta demokrasi tidak hanya berada di pundak penyelenggara pemilu. Menurutnya, PSU di Pesawaran merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan kolaborasi lintas sektor.

“Proses demokrasi ini bukan hanya tugas Bawaslu atau KPU. Ini adalah tanggung jawab kita semua kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kita harus sukseskan bersama-sama,” tegas Imam.

Ia menekankan bahwa PSU yang akan digelar di Pesawaran adalah bagian dari koreksi terhadap proses Pilkada sebelumnya. Dari ratusan sengketa hasil pemilihan yang ditangani Mahkamah Konstitusi pasca Pilkada 27 November 2024, sebanyak 26 wilayah ditetapkan untuk melaksanakan PSU, termasuk Kabupaten Pesawaran. Hal ini, kata Imam, menjadikan perhatian terhadap Pesawaran semakin besar, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

“Hari ini Pesawaran menjadi sorotan nasional. Maka tanggung jawab kita untuk menyukseskan proses demokrasi menjadi lebih berat dan lebih penting. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Imam Bukhori juga mengajak seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga TPS, untuk tidak lengah di masa tenang. Justru, katanya, masa tenang adalah momen krusial di mana pengawasan harus dilakukan secara maksimal dan optimal.

“Meskipun masa tenang, Bawaslu tidak boleh merasa tenang. Justru saat inilah kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa para Jajaran Bawaslu adalah orang-orang terpilih yang dipandang mampu menjaga dan memperbaiki kualitas demokrasi. Mengutip pepatah Sansekerta, Imam mengatakan, "Orang-orang hebat adalah mereka yang tidak pernah menunda-nunda dan tidak menyepelekan tugas dan tanggung jawabnya.”

Lebih jauh, Imam menekankan pentingnya koordinasi dan konsolidasi antara seluruh pihak. Menurutnya, sesuai amanat Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, kerja-kerja Bawaslu adalah kerja politik yang mengedepankan gotong royong dan demokrasi. Maka sinergi dengan berbagai stakeholder menjadi kunci keberhasilan.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Satpol PP, kepolisian, kejaksaan, KPU, dan seluruh elemen yang berkepentingan. Tanpa koordinasi, kerja pengawasan tidak akan maksimal,” katanya.

Imam pun mengingatkan pengalaman daerah lain menjadi gambaran bahwa kita harus bekerja lebih maksimal dan optimal dalam hal pengawasan dan pengawalan proses demokrasi di Kabupaten Pesawaran.

“Jangan sampai PSU di Pesawaran ini berujung pada PSU lagi. Mari pastikan proses demokrasi kali ini lebih baik, regulasi ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan masyarakat mendapatkan hak demokrasinya secara adil,” pungkasnya.