Lompat ke isi utama

Berita

Pasca PSU Pesawaran, Tim Pengkajian Konflik Mabes Polri Kunjungi Bawaslu Lampung

Pasca PSU Pesawaran, Tim Pengkajian Konflik Mabes Polri Kunjungi Bawaslu Lampung

Pasca Pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran, Tim Pengkajian Konflik dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran kunjungi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung di kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (11/08).

Pasca Pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran, Tim Pengkajian Konflik dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran kunjungi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung di kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (11/08). Tim tersebut terdiri dari KBP Sigit Dedy Purwadi, IPDA Yofi Kurnia Tahir, Briptu Tio Aryanto, Briptu Feirnando Muharam, serta Nasikin Ahsanto.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar bersama anggota, yakni Imam Bukhori, Gistiawan, Hamid Badrul Munir, dan Ahmad Qohar. Turut hadir Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung Yuda Setiawan beserta jajaran.

Iskardo menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung berjalan lancar dan kondusif. Namun, ia menyoroti pentingnya upaya cooling down pasca-PSU di Kabupaten Pesawaran untuk mencegah potensi perpecahan di masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun di level yang lebih tinggi.

“Setelah PSU, yang perlu kita pastikan adalah tidak adanya gesekan yang membelah masyarakat. Semua pihak harus berupaya menjaga suasana tetap kondusif,” ujar Iskardo.

Ia menambahkan, selama proses Pemilu, Pilkada, maupun PSU di Pesawaran, Bawaslu Lampung senantiasa menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian. Kerja sama itu terwujud dalam Sentra Gakkumdu dan patroli siber guna mencegah penyebaran hoaks serta meminimalkan potensi provokasi di masyarakat.

“Kami berharap silaturahmi dan koordinasi lintas lembaga tetap terjaga, sehingga setiap tahapan pemilu maupun pilkada kedepannya dapat berjalan dengan aman,” imbuh Iskardo.

Sementara itu, KBP Sigit Dedy Purwadi dari Mabes Polri menjelaskan bahwa Polri telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasca-PSU. Salah satunya melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dan pengembangan sistem e-warning untuk mendeteksi dini potensi gangguan.

“Sebagaimana yang disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Polri memiliki tim untuk meredam isu-isu yang berkembang. Tujuannya jelas, agar stabilitas terjaga. Apalagi di banyak daerah, termasuk Pesawaran yang masih berpotensi memicu dinamika politik,” jelas Sigit.

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus bekerja secara berkesinambungan dan fokus memantau situasi, guna mencegah terjadinya gejolak besar di masyarakat.

“Mabes Polri siap membantu Bawaslu melalui tim analisis yang kami miliki. Kolaborasi menjadi kunci menjaga ketertiban dan keamanan,” tegasnya.

Nasikin Ahsanto, selaku pakar yang turut hadir, menyoroti bahwa permasalahan yang muncul sejak Pemilu hingga Pilkada cenderung memiliki pola yang sama dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks PSU.

“Kadang permasalahan yang terlihat sederhana di permukaan justru menjadi kompleks dari sudut pandang penyelenggara. Hal ini memerlukan koordinasi dan strategi yang matang,” ungkap Nasikin.

Senada, AKBP Vicky Dzulkarnain dari Polda Lampung juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan komunikasi intensif antar pemangku kepentingan. Menurutnya, soliditas dan kerja sama lintas sektor akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan kondusivitas setiap tahapan pemilu dan pilkada.

Editor : Mayu Shofa
Foto : Aris Munandar

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle