Hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Distribusi Logistik, Bawaslu Lampung Paparkan Strategi Atasi Kendala Distribusi Logistik Pilkada 2024

_{Anggota Bawaslu Lampung Imam Bukhori mengungkapkan beberapa tantangan dalam pendistribusian logistik ke TPS seperti Kendala geografis, kondisi cuaca, hingga risiko bencana. Hal itu ungkapkan saat hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh KPU Lampung, Jum'at, (22/11).}

Anggota Bawaslu Lampung Imam Bukhori mengungkapkan beberapa tantangan dalam pendistribusian logistik ke TPS seperti Kendala geografis, kondisi cuaca, hingga risiko bencana. Hal itu ungkapkan saat hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh KPU Lampung, Jum'at, (22/11).

Imam menyampaikan hasil pengawasan jajarannya juga menemukan terdapat titik-titik rawan yang menjadi kendala pada tahapan Distribusi Logistik ke TPS.

“Titik-titik rawan pendistribusian logistik pilkada ini tersebar di 286 TPS pada 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” kata dia.

Adapun titik-titik rawan distribusi logistik pilkada ke TPS berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 lalu:
a. TPS yang memiliki riwayat logistik mengalami kerusakan sebanyak 52 unit;
b. TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia suara sebanyak 64 unit;
c. TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik di TPS (maksimal H-1) sebanyak 10 unit;
d. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca) sebanyak 126 unit;
e. TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa) sebanyak 34 unit.

leh karena itu, jelas Imam, Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu 15 Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangan akan memastikan pemenuhan logistik Pemilihan.

“Bawaslu telah menyiapkan strategi pencegahan agar logistik pilkada terdistribusi secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien,” kata dia.

Strategi pencegahan tersebut yakni melakukan pengawalan dan pengawasan distribusi logistik untuk memastikan logistik pemilihan sampai tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan.

Bawaslu melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah TPS rawan, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

“Kemudian Bawaslu berkolaborasi dengan pemantau pemilihan, penggiat pemilu, serta organisasi masyarakat,” pungkas Imam.

Editor : Aris Munandar
Foto : Aris Munandar