Bawaslu Tegaskan Larangan Rekayasa Pelanggaran Dan Pentingnya Koordinasi Jelang PHP 2024

^{Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dilarang melakukan rekayasa pelanggaran Pemilihan 2024 dan bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis pada Pemilihan 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis (19/12) malam.}

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dilarang melakukan rekayasa pelanggaran Pemilihan 2024 dan bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis pada Pemilihan 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis (19/12) malam.

“Saya ingatkan harus sangat hati-hati. Sebelum menyatakan terjadinya pelanggaran atau tidak, jajaran Bawaslu harus tahu persis informasi awal yang didapat supaya tidak salah langkah,” ujar Puadi.

Untuk mencegah kesalahan, Puadi meminta divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat koordinasi dengan divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi menjelang proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024. Kedua divisi ini, katanya, akan memikul tanggung jawab besar dalam memberikan laporan dan keterangan tertulis di hadapan MK.

“Koordinasi sangat penting. Tidak boleh ada divisi yang kesulitan mendapatkan data dari divisi lain. Semuanya harus saling mendukung. Kita ini kerja kolektif kolegial. Tidak ada divisi yang bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan divisi yang lain,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menekankan pentingnya kelengkapan data dan kemampuan memberikan keterangan yang tegas di hadapan majelis MK. Menurutnya, keterangan yang jelas dan berbasis data akan sangat membantu MK dalam menentukan putusan.

“Harus berikan jawaban dengan tegas. Jangan bingung dan tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan. Kita yang membuat laporan hasil pengawasan, kajian awal formil dan materil. Tunjukkan bahwa eksistensi Bawaslu selalu ada dalam kerja-kerja pengawasan,” katanya.

Totok juga meyakini bahwa jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota mampu menyusun laporan yang lengkap dan memberikan keterangan secara baik. Hal ini didukung oleh pelatihan-pelatihan yang telah diberikan sebelumnya terkait tata cara persidangan dan penyusunan laporan.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu Lampung, Suheri, mengungkapkan bahwa koordinasi antar divisi di Bawaslu Lampung sudah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan, terutama menjelang PHP 2024.

“Di Bawaslu Lampung, kami selalu memastikan bahwa koordinasi antar divisi berjalan lancar. Semua informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun laporan akan kami pastikan tersedia dengan baik. Ini demi menjaga integritas proses pengawasan yang kami lakukan,” ujar Suheri.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Lampung lainnya, Gistiawan, menambahkan bahwa Bawaslu Lampung sudah mempersiapkan seluruh jajaran dengan pelatihan-pelatihan yang relevan. Ia optimistis bahwa jajaran di provinsi dan kabupaten/kota siap memberikan keterangan di hadapan MK dengan tegas dan berbasis fakta.

“Kami di Bawaslu Lampung selalu menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam setiap proses pengawasan. Semua data dan fakta yang kami miliki akan digunakan untuk memberikan keterangan yang akurat dan jelas di MK. Kami ingin menunjukkan bahwa Bawaslu Lampung hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi,” tegas Gistiawan.

Editor : Aris Munandar
Foto : Humas Bawaslu RI