Bawaslu Lampung Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pengawasan Partisipatif Dalam Demokrasi

_{Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Persiapan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (20/5).}

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Persiapan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (20/5). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu secara aktif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, HBM menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P merupakan salah satu program strategis Bawaslu yang memiliki jangkauan luas dalam mendekatkan masyarakat dengan pengawasan pemilu. “P2P bukan hanya program, melainkan gerakan besar untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat, termasuk pemilih pemula, organisasi kepemudaan, ormas, dan LSM agar dapat terlibat langsung dalam proses pengawasan sebagai bagian dari pilar demokrasi,” ujar HBM

Menurutnya, peran pemuda sangat vital dalam pengawasan pemilu karena mereka menyatu langsung dengan masyarakat sebagai akar rumput. “Pemuda dan kader serta alumni P2P yang telah mendapatkan edukasi kepemiluan diharapkan menjadi kontrol sosial. Mereka memiliki posisi strategis untuk meminimalisir bahkan mencegah pelanggaran yang berpotensi merusak kualitas pemilu itu sendiri,” jelas HBM.

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan pengawas partisipatif tidak harus menunggu datangnya tahapan pemilu atau pemilihan. Justru di luar masa tahapan, program ini tetap relevan dan penting sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat secara umum, dan pengawas partisipatif secara khusus. "Pengawasan bukan hanya dilakukan saat pemilu berlangsung, tapi harus menjadi bagian dari kesadaran dan gerakan kolektif masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi di setiap waktu," tambahnya.

HBM juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Menurutnya, para kader P2P bisa berperan aktif dalam memastikan bahwa masyarakat yang memenuhi syarat benar-benar tercantum dalam daftar pemilih. “Saat ini kita juga tengah fokus pada pengawasan PSU dan daftar pemilih. Peran pengawas partisipatif menjadi sangat strategis untuk memastikan hak pilih warga negara benar-benar terlindungi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kesinambungan program P2P perlu terus diperkuat agar menjadi inisiatif gerakan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melalui pendekatan pengawasan partisipatif. “P2P bukan hanya milik Bawaslu, tapi milik semua elemen bangsa yang peduli terhadap kualitas demokrasi,” tegas HBM.

Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Lolly Suhenty, serta para Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Editor : Aris Munandar
Foto : Istimewa