Bawaslu Lampung Tegaskan Jajaran Pentingnya Ketegasan Dan Pencegahan Pelanggaran Dalam PSU Pesawaran

_{Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menyerukan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Pesawaran untuk menegakkan aturan dengan penuh keberanian dan konsistensi dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pesawaran.}

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menyerukan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Pesawaran untuk menegakkan aturan dengan penuh keberanian dan konsistensi dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pesawaran.

Imbauan tersebut disampaikan Hamid Badrul Munir saat berkunjung ke Sekretariat Panwaslucam Tegineneng pada Selasa (22/04). Dalam arahannya, Ia menegaskan bahwa pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan PSU.

“Panwaslucam harus berani dan konsisten menindak setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Jangan ragu untuk bertindak selama itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” tegas HBM di hadapan jajaran pengawas pemilu kecamatan.

Namun demikian, HBM juga mengingatkan bahwa penegakan hukum bukanlah satu-satunya pendekatan dalam menjaga proses demokrasi. Ia menekankan bahwa pencegahan pelanggaran merupakan langkah strategis yang harus diutamakan dalam pengawasan.

“Pencegahan adalah langkah awal yang sangat penting. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran, mulai dari mengirimkan surat imbauan, melakukan sosialisasi, membuka ruang diskusi, hingga mengedukasi seluruh komponen masyarakat dan lembaga terkait,” ujar HBM.

Menurutnya, pendekatan preventif seperti ini dapat meminimalkan potensi pelanggaran sejak awal, sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya pemilihan yang jujur dan adil. HBM juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu lainnya, tokoh masyarakat, maupun warga secara umum dalam upaya pencegahan tersebut.

Selain soal ketegasan dan pencegahan, HBM juga menegaskan kembali prinsip netralitas yang harus dipegang teguh oleh seluruh jajaran pengawas pemilu. Ia mengingatkan bahwa keberpihakan dalam bentuk apa pun akan mencederai kepercayaan publik dan merusak integritas lembaga.

“Pengawas pemilihan harus netral, bekerja dengan integritas, dan secara profesional. Jangan sampai terlibat dalam konflik kepentingan atau terpengaruh tekanan dari pihak manapun,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan kapasitas dan pemahaman seluruh sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa. HBM berharap, melalui peningkatan kompetensi ini, proses PSU di Pesawaran dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat dan kredibel.

“Pemahaman aturan, profesionalisme kerja, dan kapasitas pengawasan harus terus ditingkatkan. Ini adalah kunci agar PSU benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan bebas dari manipulasi,” kata HBM menutup arahannya.

Editor : Aris Munandar
Foto : Mayu Shofa