Bawaslu Lampung Perkuat Tata Kelola SDM Dan Inovasi Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar rapat konsolidasi internal bersama jajaran Sekretariat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (8/6). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan melalui pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM), penyusunan kalender program terintegrasi, serta optimalisasi sarana dan prasarana (sarpras) kerja.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya konsolidasi internal sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan kelembagaan berjalan lebih efektif, terukur, dan selaras dengan target kinerja organisasi.

Menurut Achmad Sutiono, penguatan manajemen SDM menjadi salah satu fokus utama yang harus terus dilakukan guna meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur di lingkungan Bawaslu Lampung. Selain itu, penyusunan kalender program yang terintegrasi dinilai penting agar setiap kegiatan dapat direncanakan secara sistematis dan menghindari tumpang tindih agenda kerja.

“Melalui konsolidasi ini, kita ingin memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki Bawaslu Lampung dapat dikelola secara optimal. Penguatan manajemen SDM, penyelarasan program kerja, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target kinerja kelembagaan,” ujar Achmad Sutiono.

Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai strategi penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah pengembangan program-program pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Achmad Sutiono menjelaskan bahwa Bawaslu Lampung terus mendorong lahirnya berbagai inovasi pengawasan partisipatif berbasis komunitas dan pelajar. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya memperluas jangkauan edukasi kepemiluan, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan demokrasi.

“Bawaslu Lampung terus mendorong inovasi pengawasan partisipatif berbasis komunitas dan pelajar. Keberhasilan program mandiri seperti ‘Pojok Literasi’ dan embrio diskusi di sekolah-sekolah akan dijadikan role model yang siap direplikasi secara luas,” kata Achmad Sutiono.

Ia menambahkan bahwa berbagai inovasi yang dikembangkan tersebut merupakan bentuk kreativitas kelembagaan yang tidak selalu bergantung pada dukungan anggaran besar. Menurutnya, program-program berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat justru memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang berkelanjutan.

“Melalui inovasi non-budget ini, kami berharap dapat menghadirkan praktik-praktik terbaik yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi best practice dalam mendongkrak penilaian kinerja kelembagaan di tingkat nasional,” lanjutnya.

Program “Pojok Literasi” yang telah berjalan di lingkungan Bawaslu Lampung menjadi salah satu contoh inovasi yang dinilai berhasil dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan dan pengawasan. Selain itu, inisiatif diskusi kepemiluan di sekolah-sekolah juga mulai menunjukkan hasil positif dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.