Bawaslu Lampung Hadiri Evaluasi Kinerja Pengawas Pemilu 2024, Momentum Persiapan Penguatan Di Tahun 2025

_{Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menegaskan bahwa evaluasi kinerja pengawas pemilu tahun 2024 harus menjadi landasan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di tahun mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Penilaian Kinerja, Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2024, dan Identifikasi Program Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2025, yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/12).}

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menegaskan bahwa evaluasi kinerja pengawas pemilu tahun 2024 harus menjadi landasan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di tahun mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Penilaian Kinerja, Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2024, dan Identifikasi Program Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2025, yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/12).

“Tahun 2025 adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh dengan program-program yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi,” ujar Herwyn.

Ia menjelaskan bahwa tugas pengawas pemilu tidak hanya menyelesaikan laporan akhir tahun, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja. Evaluasi ini, menurutnya, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di masa depan.

Herwyn menyoroti pentingnya sinergi antar-divisi serta inovasi dalam penyusunan program kerja ke depan. Setiap divisi, menurutnya, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk menjawab tantangan pengawasan yang semakin dinamis.

“Sinergi bukan hanya kata-kata, tetapi harus tercermin dalam langkah konkret. Program kerja 2025 harus dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kita secara holistik, dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Ia juga meminta agar hasil pengawasan pemilu didokumentasikan dengan baik, tidak hanya sekadar dicatat. Menurutnya, dokumentasi yang baik dapat menjadi bukti nyata bahwa pengawas pemilu bekerja untuk menjaga demokrasi di Indonesia.

“Saya minta hasil pengawasan didokumentasikan dalam bentuk buku, karena itu adalah wujud nyata kerja kita sebagai pengawal demokrasi,” tambahnya.

Herwyn berharap forum ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan pemilu tetapi juga memperkuat profesionalisme Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momen refleksi dan konsolidasi untuk menciptakan langkah maju yang nyata bagi Bawaslu di tahun 2025,” tutupnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya evaluasi kinerja sebagai pondasi untuk perbaikan kelembagaan Bawaslu.

“Evaluasi kinerja tahun 2024 adalah kesempatan emas bagi kami di Bawaslu daerah untuk mengukur sejauh mana capaian dan tantangan yang telah dihadapi selama proses pengawasan. Ini adalah pijakan penting untuk menyusun strategi yang lebih matang di tahun 2025,” ujar Imam.

Imam juga mendukung gagasan Herwyn terkait sinergi antar-divisi dan pendokumentasian hasil pengawasan. Menurutnya, sinergi yang kuat antara Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami di Bawaslu Lampung siap mendukung penguatan kelembagaan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Selain itu, dokumentasi hasil pengawasan juga akan menjadi prioritas kami agar setiap proses pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” jelas Imam.

Ia menambahkan bahwa forum ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan ide bersama pimpinan Bawaslu dari berbagai daerah, termasuk pimpinan periode terdahulu.

“Kolaborasi dan masukan dari para pimpinan terdahulu menjadi sumber inspirasi berharga bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan memperkuat profesionalisme di tahun mendatang,” tutupnya.

Imam berharap bahwa hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi panduan strategis yang bermanfaat untuk menjawab tantangan pengawasan pemilu di masa depan, terutama dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Indonesia.

Editor : Aris Munandar
Foto : Istimewa