97 PPPK Bawaslu Se-Provinsi Lampung Ikuti Kick Off Orientasi Nasional Tahun 2025

_{Sebanyak 97 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan Kick Off Orientasi PPPK Bawaslu Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kamis (21/08).}

Sebanyak 97 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan Kick Off Orientasi PPPK Bawaslu Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kamis (21/08).

Orientasi ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan pegawai yang baru saja diangkat. Acara pembukaan ditandai dengan pengarahan dari Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Ichsan Fuady yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, integritas, serta profesionalitas aparatur PPPK di seluruh Indonesia.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, menjelaskan bahwa orientasi PPPK bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi, khususnya yang menjadi amanat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Orientasi PPPK adalah proses pembelajaran yang terstruktur. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi rangkaian pendidikan yang wajib diikuti setiap pegawai PPPK setelah resmi diangkat. Tujuannya agar mereka memahami peran, tugas, serta nilai-nilai dasar birokrasi sebagai aparatur negara,” ujar Imam Bukhori saat dikonfimasi Tim Humas Bawaslu Lampung.

Ia menambahkan, melalui orientasi ini diharapkan seluruh PPPK dapat membangun sikap kerja yang profesional, mengedepankan integritas, serta mampu beradaptasi dengan dinamika tugas pengawasan pemilu yang semakin kompleks.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, mengungkapkan bahwa secara nasional jumlah PPPK yang mengikuti orientasi ini mencapai 4.360 orang.

Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti strategis karena orientasi bukan hanya sebatas pengenalan, tetapi juga menjadi salah satu syarat penting dalam pertimbangan perpanjangan kontrak kerja bagi PPPK.

“Pelaksanaan orientasi ini diselenggarakan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Dengan terhitung mulai tugas (TMT) PPPK pada 1 Juli 2025, maka pada Agustus 2025 seluruh PPPK wajib mengikuti pelatihan dasar atau paling lambat sebelum berakhir masa kontrak pertama,” terang Suheri.

Salah satu hal baru yang menjadi sorotan dalam orientasi PPPK tahun ini adalah penerapan Swajar PPPK, yakni platform pembelajaran daring berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang dikembangkan oleh LAN.

Melalui Swajar, para PPPK dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, mandiri, dan sesuai kebutuhan. Metode ini memungkinkan peserta untuk memperoleh pengetahuan dasar mengenai nilai-nilai ASN, kedudukan PPPK dalam birokrasi, kode etik, hingga pemahaman tentang pelayanan publik.

“Penggunaan Swajar PPPK ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Dengan sistem digital, proses pembelajaran dapat lebih efektif, efisien, serta menjangkau seluruh peserta secara serentak di berbagai wilayah,” tambah Imam Bukhori.

Editor : Mayu Shofa
Foto : Aris Munandar