JELANG PEMILIHAN 27 JUNI 2018, BAWASLU LAMPUNG GELAR RAKOR STAKEHOLDERS

 06/06/2018  04:29 WIB - Berita Terkini    57
Post

Bawaslu­_Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Rakor dengan tema Pemantapan Sinergisitas dan Konsolidasi Kelembagan Pengawas Pemilu Bersama Jajaran Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Fungsi dan Sistem Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. (5/6/18). 

Rakor ini dihadiri oleh Pjs Gubernur Lampung yang diwakil oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Hery Suliyanto, MM, Kapolda Lampung diwakili oleh Kasubdit Tipikor AKBP. Alim, S.IK, Kajati Lampung diwakili oleh Dr. Jaja Subagja, MH dan Ketua KPU Lampung Dr. Nanang Trenggono, M.Si. Turut hadir dalam Rakor Stakeholder Bupati/Walikota, DPRD, Kodim, Kajari, jajaran Forkopimda, Tokoh Agaman, Tokoh Masyarakat, Perguuruan Tinggi, Partai Politik, Ormas/LSM, BEM Universitas dan Media Massa Provinsi Lampung. 

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., MH meyampaikan maksud diselenggrakannya Rakor Stakeholders ini merupakan penyamaan persepsi antara kelembagaan pengawas pemilu bersama jajaran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada serentak di Lampung agar berjalan demokratis, mengingat 22 hari menjelang pencoblosan Pilkada 27 juni 2018. 

“Suksesnya hajat demokrasi ini ada ditangan kita semua, untuk itu kami jajaran pengawas pemilu (Bawaslu) mengajak kepada seluruh stakeholders  untuk bersama-sama menjadi bagian dari suksesnya pemilihan tersebut. Oleh karena itu dukungan dan keterlibatan dari semua unsur dan jajaran pemangku kepentingan menjadi salah satu poin utama melaksanakan Pilkada di Lampung ini berjalan LUBER dan Jurdil” terang Fatikhatul. 

Fatikhatul Khoiriyah juga menyampaikan bahwa Bawaslu Lampung maupun Panwas 15 kabupaten/kota saat ini sudah menangani sekitar 50 kasus terkait netralitas ASN, baik untuk Pilgub Lampung maupun di Pilbup Kabupaten Lampung Utara dan Tanggamus. Menurutnya netralitas ASN ini menjadi salah satu isu krusial jelang Pilkada 27 Juni mendatang. Oleh karenanya hal ini cukup menjadi sorotan bagi jajaran pengawas disetiap ajang pemilihan. Untuk itu Bawaslu Provinsi Lampung Khususnya mengharapkan kepala daerah maupun pejabat di Pemda 15 kabupaten/kota untuk bisa mengingatkan jajarannya agar tidak memihak ke salah satu calon maupun terlibat dalam politik praktis. Hal ini untuk menjaga jalannya Pilkada yang netral dan sesuai dengan peraturan perundang-undnagan. 

Selain itu, Bawaslu Lampung juga menyampaikan terkait temuan atau catatan yang diduga sebagai bentuk politik uang yang dilakukan oleh salah satu paslon, sperti pembagian sarung oleh paslon nomor urut 3. Namun hal ini tidak dilakukan penindakan secara khusus dikarenakan hal sebut dinilai masih sebagai bahan kampanye. Sesuai dengan Pasal 26 PKPU nomor. 4 Tahun 2017 terdapat bahan rincian bahan kampanye diantaranya bentuk sarung yang juga boleh dibagikan kepada masyarakat, namun harus sesuai ketentuan dan tidak boleh melebihi nominal yang ditentukan yaitu jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp. 25.000, sebagaimana pasal 26 ayat (3) bahwa setiap bahan kampanye sebsagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila dikonversikan dengan bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Berkaitan dengan hal ini, Bawaslu juga telah memeriksa secara langsung di toko online dengan merek yang sama sarung yang dimaksud tidak melebihi harga tersebut. 

Pada kesempatan yang sama Pjs. Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten I Drs. Hery Suliyanto, MM menyampaikan dukungan secara penuh kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu secara khusus mengawasi jalannya pemilihan. Sejatinya sesuai dengan Undang-Undang 7 athaun 2017 tentang Pemilu, lembaga penyelenggara pemilu diharapkan mampu menciptakan Pemilu yang berkualitas dan kondusif.   

“Pemprov khususnya mendukung penuh dalam upaya mesukseskan Pilkada di Lampung agar berjalan secara tertib. Bawaslu diharapkan terus meningkatkan pengawasan secara intensif guna melakukan pencegahan trjadi pelanggaran pemilihan Gubernur dan Bupati 2018” terang Hery. 

Selanjutnya Kasubdit Tipikor AKBP. Alim, S.IK mewakili Kapolda Lampung menyampaikan bahwa Pilkada serentak ini adalah barometer keberhasilan Pemilihan Umum Tahun 2019 mnedatang, Oleh karna itu dipelukan kejasama yang baik antara Bawaslu Kejaksaan dan kepolisian serta diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilgub ini agar tecipta pemilihan  yang Luber dan Jurdil dan mendapatkan Pemimpin yang berkualitas dan Berintegritas. 

“Jajaran Kepolisian bersama kejaksaan tentunya memberikan dukungan penuh kepada penyelenggra pemilu, untuk itu kami akan terus melakukan pemantauan dan pemetaan yang akan terjadi di lapangan agar kita bisa mensukseskan pilkada serentak ini. Apabila di temukan indikasi dugaan pelanggaran silakan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggran tersebut (dengan melampirkan alat bukti yang cukup), kita akan mengkaji dan memeriksa laporan tersebut apakah laporan dapat di teruskan atau tidak” terang Alim. 

Senada disampaikan oleh Dr. Jaja Subagja, MH mewakili Kajati Lampung bahwa tugas dan funsi Kejaksaan dalam Pemilihan terdapat dalam Sentra Gakkumdu, di Provinsi Lampung dalam Pilgub relaitif Kondusif. Dalam demokrasi tentu kita mencari pimpinan yang baik dan berintegritas kita berharap pada anggota gakkumdu bisa terus professional  mengkaji dengan benar apakah pelanggaran ini terpadat unsur pidana atau hanya pelanggaran etik dan Administrasi saja. 

“Dalam melakukan proses penanganan tindak pidana harus memenuhi unsur Formil dan Materil, oleh karena itu Gakkumdu dilatih untuk menangani suatu temuan dan dugaan dengan cepat dan cermat. Diharapkan juga pada pelapor atau masyarakat yang melaporkan bertanggung jawab terhadap laporannya dengan dilengkapi  alat bukti-bukti yang cukup agar dapat membantu memudahkan Gakkumdu dalam memproses laporan tersebut” papar Jaja. 

Sementara Ketua KPU Lampung Dr. Nanang Trenggono, M.Si. mengatakan bahwa tahapan yang begitu dekat dan bertubi-tubi, namun KPU tetap berjalan sesuai dengan koridor undang-undang. Saat ini surat suara sebanyak 5,9 juta telah sampai digudang kami. 

“Kami mengharapkan masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas untuk mensukseskan Pilkada dan mendapatkan pemimpin kita yang lebih baik. Oleh karna itu diperlukannya pendidikan politik untuk mencerdasakan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya” terang Nanang. 

Kegiatan Rakor Stakeholders ini berlangsung hikmat dan terdapat diskusi tanya jawab dari peserta kepada para pembicara yang diakhiri dengan buka puasa bersama. 

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
 
#BawasluMengawasi 

Penulis/Foto: Ricky      


Shared on :

PRESS RELEASE POPULER

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA

TIM SELEKSI PANWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI...

10/06/2017 12:55 WIB

Undangan Pelantikan Panwas Kab/kota

Sehubungan akan dilaksanakan pelantikan Panwas Kabupaten/kotan ...

16/04/2015 09:03 WIB

Pengumuman Hasil Uji Panitia Pengawas Kab Pesisir Barat

PENGUMUMAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN ...

13/04/2015 05:36 WIB

VISITOR

Counter Visitor Sederhana
Informasi Pengunjung :
54.224.216.155 (IP Anda)

Hari Ini :
Total :